ANDAIKAN BABEL MILIKI 14% SAHAM TIMAH


Artikel ini sudah dimuat Harian Bangka Pos, 19 Desember 2013

NASIB BABEL INI SAMA DENGAN SITUASI DAERAH TAMBANG LAINNYA DI INDONESIA.

Oleh: Safari ANS

*Kandidat Doktor Fikom Unpad Bandung, Presidium Babel, dan Konsultan Investasi IFID Ltd Hong Kong.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Timah Tbk (TINS), setuju pembagian dividen sebesar 50% dari laba bersih pada tahun buku 2012 atau sebesar Rp 215 miliar. Pemerintah Pusat yang menguasai 65% mendapat Rp 140,26 miliar, publik yang menguasai 35% menerima Rp 75,52 miliar. Dicatat, keuangan konsolidasi tutup buku Desember 2012 lalu laba turun sebesar Rp431,57 miliar dibandingkan perolehan sebelumnya sebesar Rp896,78 miliar. (baca Bangka Pos, 18 April 2013).

Dikabarkan juga, BUMN ini akan mengakuisisi 80% saham perusahaan batu bara berkalori tinggi di Sumatera Selatan, juga membeli 55% saham batu bara di Kalimantan Selatan seperti dituturkan Dirut PT Timah Tbk, Sukirno yang juga mantan Dirut BUMN penambang batubara, PT Bukit Asam Tbk kepada media belum lama ini. Kocek PT Timah Tbk untuk itu capai Rp420 miliar. (Bangka Pos, 27/11/2013).

Para tokoh Babel seperti kebakaran jenggot, dengar kabar akuisi ini. Bahwa BUMN yang telah menambang timah seabad di bumi Babel ini seakan bersiap diri untuk hengkang. Setidaknya orientasi baru perusahaan tambah timah ini, disikapi sebagai upaya tidak bertanggungjawab setelah memporak-porandakan isi bumi Serumpun Sebalai. Nasib buruk yang menimpa kepulauan Karimun dan sekitarnya, menghantui para tokoh Babel, utamanya presidium Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bukankah PT Timah Tbk punya kewajiban moral untuk mempersiapkan Babel pasca timah? Bukankah selaku BUMN, perusahaan ini menjadi agent development seperti yang dikehendaki oleh undang-undang? Tak ada penjelasan resmi yang memuaskan. Yang ada hanyalah soal bahwa itu bagian dari upaya memperbaiki kinerja perusahaan yang diamanatkan oleh para pemegang saham.

Untuk menjawab persoalan ini, hendaknya dijawab dengan porsi pemikiran yang pas. Memang BUMN saat ini (apalagi yang sudah go public) memiliki implikasi untuk membuat kinerja yang baik dan mengejar profit setinggi-tingginya. Sebuah upaya yang bersifat dilematis bagi petinggi PT Timah Tbk, ditengah tingginya tuntutan masyarakat Babel agar lebih fokus membantu Babel dalam menyiapkan Babel pasca timah. Berbagai program bantuan pun telah dilaksanakan melalui program CSR (Corporetae Social of Responsibility). Tetapi dinilai upaya itu tidaklah cukup.

Desakan apapun bentuknya dari Babel ketika posisi para direksi perusahaan penambang timah terbesar ini, tidak akan mampu merubah pendirian mereka. Sebab secara hukum perseroan, mereka punya kewajiban menyelamatkan perusahaan dengan mencari profit setinggi-tingginya. Yang mereka dengar hanyalah suara para pemegang saham. Sementara Pemda Babel, masyarakat Babel, dan lembaga yang ada di Babel bukanlah pemilik saham PT Timah Tbk, sehingga bolehlah diabaikan, karena tidak akan mengganggu penilaian kinerja mereka.

Situasi dan kondisi seperti inilah yang menuntut beberapa daerah untuk mendapatkan jatah sahamnya dalam setiap BUMN yang berkedudukan, apalagi sudah ekploitasi kekayaan alamnya (dunia pertambangan). Celakanya, BUMN sebagai institusi bisnis, harus dilakukan dengan mekanisme bisnis pula. Tidak bisa dilakukan dengan pendekatan politik seperti yang selama ini dilakukan di berbagai daerah termasuk Babel. Bahkan berbagai tekanan politik pun, tidak akan mampu merubah pendirian para direksi yang tunduk pada para pemegang saham.

Dalam konteks ini, memang tidak ada jalan lain bagi Babel untuk melakukan sinkronisasi program pembangunan dengan PT Timah Tbk kecuali harus menguasai sahamnya. Sebagai owner nantinya Pemprov Babel (reprerentasi dari masyarakat Babel), bisa mengendalikan apa dan bagaimana program usaha PT Timah Tbk. Setidaknya keinginan Babel harus tertampung dalam RUPST, walaupun bagi direksi tidak mudah untuk mengimplementasikannya. Sebab sering keinginan Pemda dengan keinginan BUMN di mana pun di Indonesia tidak sejalan, lantaran beda persepsi dan orientasi. Pemda sering berorientasi pembangunan kemasyarakatan, sementara BUMN sesuai tugasnya lebih kepada orientasi bisnis yang dikejar adalah profit. Semakin tinggi profit yang dicapai, maka direksi dinilai cakap dan profesional dalam bekerja. Sebaliknya, bila indikasi kinerja turun yang pada akhirnya profit juga turun, maka posisi mereka siap dipecat kapan saja.

Perbedaan persepsi ini, ada titik temu. Ialah secara bersama-sama menerjemahkan secara baik, konprehensif, detil, terukur, dan bersifat implementatif. Dimana profit perusahaan tetap tinggi tetapi pembangunan Babel dapat ditopang secara bersama. Misalnya, mengapa kemudian PT Timah Tbk bersama Pemda Babel tidak membuka kawasan industri hi-tech, karena komoditi timah memang dipergunakan oleh produk-produk elektronik berteknologi tinggi, seperti komputer, handphone, tablet, pesawat televisi, dan sebagainya. Bahkan dunia industri ini akan risau jika suplai timah putih asal Babel mengalami masalah. PT Krakatau Steel di Cilegon, Merak, Banten, menjadi leader di kawasan industrinya. Keberadaannya menarik perhatian investor untuk membuka pabrikan di kawasan itu. Sebuah contoh yang amat mudah untuk ditiru. Dan, masih banyak hal lain yang bisa dilakukan tanpa PT Timah Tbk “meninggalkan” Babel dalam artian secara harfiah.

Babel memang tidak mau seperti nasib kepulauan Karimun, habis manis sepah dibuang. Timah habis, lalu ditelantarkan begitu saja. Untuk Babel itu sungguh naif jika terjadi. Kini Babel punya kesempatan untuk melakukan lobby dan negosiasi dengan Pemerintah Pusat (Presiden dan DPR/DPD RI) agar Babel dapat hibah (bukan beli) saham sebesar 14% (empat belas persen). Dengan hibah saham sebesar itu, maka pemerintah pusat masih memiliki 51% saham di PT Timah Tbk. Porsi yang sama seperti dimiliki oleh pemerintah pusat pada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Mengapa harus hibah?

Ada beberapa alasan utama. Pertama, bumi Babel telah ditambang oleh PT Timah Tbk dan turunan sejarahnya selama seabad pada 2015 nanti. Jika mengacu kepada angka tahun eks kantor timah pusat yang kini jadi museum timah di Muntok (1915). Kedua, kandungan timah di Babel sudah penghujung, segera habis. Ketiga, Babel bersama PT Timah Tbk harus menyiapkan keekonomian masyarakat Babel siap hidup pasca timah. Keempat, Babel membutuhkan PT Timah Tbk sebagai dinamisator dan fasilitator bagi investasi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang di Babel. Kelima, mayoritas keekonomian masyarakat Babel masih menggantungkan dirinya kepada lingkungan pertimahan. Keenam, Pemda Babel memerlukan sinkronisasi program pembangunan sehingga memiliki arah dan tujuan yang sama.

Setidaknya enam dasar tersebut harus menjadi pertimbangan logis bagi pemerintah pusat untuk menghibahkan 14% sahamnya kepada Pemprov Babel. Jika dikabulkan, maka jatah deviden buat Babel hendaknya jangan dipergunakan untuk pembangunan pada saat ini. Penulis menyarankan pembayaran deviden itu sebaiknya dimasukan dalam rekening khusus yang menjadi tabungan masyarakat Babel yang kelak akan menjadi “Dana Abadi Babel” bagi masyarakat Babel sebagai kenang-kenangan ke anak cucu. Sebuah kenang-kenangan yang terus akan bertambah seiring dengan pertumbuhan sistem perbankan. Kenangan-kenangan deposito jauh lebih berharga daripada hanya sebuah patung atau kenangan lainnya. Jika ada Rp20 miliar saja setiap tahunnya sebagai pembayaran dividen bagi 14% saham PT Timah Tbk itu, maka dalam jangka waktu 30 tahun ke depan (perkiraan timah habis), maka akan ada Dana Abadi Babel sebesar Rp500 miliar. Lumayan untuk beasiswa anak Babel yang pintar tapi miskin. Atau lainnya yang penggunaannya diatur oleh Perda dan bersifat transparan kepada publik.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yakinlah pemerintah pusat memiliki common sense untuk mengabulkannya, setidaknya ada alasan yang logis agar daerah lainnya tidak melakukan hal yang sama dengan Babel (hibah), karena jika itu terjadi akan menyebabkan masalah besar bagi negara. Namun upaya Babel ini tidak sendirian, banyak daerah sedang melakukannya, bahkan ada yang sudah berhasil walaupun bukan dalam bentuk hibah. Walaupun demikian inti dari kepemilikan 14% saham Babel di PT Timah Tbk, adalah upaya untuk sinkronisasi program pembangunan daerah. Sebuah hal yang tidak bisa ditawar. Salam perjuangan. (****).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s