SUDAH SAATNYA KPK MEMBIDIK KENAKALAN BANK PEMERINTAH


Tak sedikit berita yang beredar, nasabah bank kehilangan uangnya baik dalam jumlah kecil maupun besar. Ada pembobolan melalui atm adapula melalui sistem transaksi antar bank. KYC (Know Your Costumer) bank umumnya disalahgunakan untuk memanfaatkan kekurangan nasabah.


img-20170102-wa0031

safarians.net ___ Seorang konsultan keuangan senior berbasis di Hong Kong yang kini bermukim di Jepang Desmond Conway mengatakan, begitu banyak dana investasi yang dikirim ke bank di Indonesia tetapi hilang lenyap tak berbekas hingga kini. Sedangkan bank pengirim sudah dengan tegas menyatakan bahwa uangnya sudah terkirim dengan baik.

Barangkali pernyataan di atas ada hubungannya dengan isu yang beredar bahwa sedikitnya ada sekitar Rp 3.000 trilyun yang seakan tak bertuan di Bank Indonesia hingga saat ini. Patut diduga nilai itu malah lebih. Seperti yang dibicarakan oleh keluarga Danarasa yang saat dihubungi penulis mengatakan bahwa Sertifikat Bank Indoneaia (SBI) senilai Rp4.500 trilyun yang menggunakan namanya hingga kini tak jelas juntrungannya. Dokumen tersebut berbasis Dollar US yang ada di Commonwealth Bank.

SBI yang diterbitkan tahun 2012 sebanyak 9.000 lembar itu, masing-masing lembar bernilai Rp500 milyar. SBI tersebut diteken oleh Gubernur Bank Indonesia yang saat itu dijabat oleh Darmin Nasution . Kini ia menjabat Menteri Koordinator Perekonomian dalam Kabinet Kerja Jokowi.

Belum lagi tentang raibnya dana Angga Yan Parica di Bank Mandiri Bekasi senilai Rp104 trilyun tanpa ada penjelasan yang memuaskan dari pihak bank. Bahkan nasabahnya dikriminalisasi. Ia kemudian dimasukan ke penjara tanpa proses hukum. Bahkan surat kematiannya dibuat dari rumah sakit di Jakarta, padahal nasabahnya sendiri masih hidup.

Masih soal bank plat merah. Kasus yang yang terbaru adalah raibnya uang nasabah milik Erma Susilawati di BRI Unit Kadipaten Majalengka Jawa Barat. Uang nasabahnya bernilai Rp1,5 trilyun. Uang yang masuk ke tabungan Britama masih tercatat utuh tahun 2015 sebesar Rp1,5 trilyun. Akhir September 2016 uang nasabah BRI yang berstatus terblokir itu masih tersisa Rp500 milyar. Ketika awal 2017 ini ada kabar bahwa uang Erma Susilawati tersebut sudah ludes. Padahal nasabahnya sendiri tidak tau menahu. Jangankan mengambil uanh, kartu atm saja tidak diberikan.

Masih banyak kasus lainnya yang kesemuanya terjadi pada bank justru milik Pemerintah. Umumnya, dasar perminannya bermula dari KYC (know your costumer) bank. Ketika seorang nasabah bank yang bila dilihat dari segi penampilannya tak memungkinkan punya kiriman trilyunan rupiah, maka pihak bank lebih memilih mendiamkan kabar adanya pengiriman uang ke rekening nasabahnya. Padahal pihak bank tidak tau kalau nasabahnya adalah seorang keturunan kerajaan Nusantara yang memang memiliki uang dalam jumlah besar di luar negeri.

Berbulan-bulan, bahkan tahunan uang nasabah tadi didiamkan. Lalu secara perlahan tapi pasti uang nasabah tadi dimanipulasi. Bahkan menurut seorang pensiunan bank plat merah menuturkan kepada penulis bahwa uang yang seperti ini biasanya akan berakhir dengan memasukannya kedalam buku keuntungan bank. Artinya, seharusnya bank dinyatakan rugi, tetapi dengan adanya uang tidur yang “tidak bertuan” tadi, dijadikan sebagai bagian dari profit bank.

Cara lain yang sudah menjadi permainan kalangan perbankan adalah memperdagangkan data nasabah yang bersangkutan kepada pihak lain dengan status dana yang siap diinvestasikan. Seperti contoh uang yang dikirim dari Barclay Bank New York di Bank Mandiri Singapura senilai USD4,8 milyar telah dikloning dengan berbagai nama nasabah dengan nomor rekening yang sama.

Jika diikuti perjalanan kasus demi kasus di dunia perbankan kita, bank sepertinya memberlakukan dua buah pertanyaan dasar kepada setiap para pihak mempertanyakan status uang besar dalam rekening nasabahnya. Pertama, apakah Anda percaya ada orang Indonesia yang punya uang segitu banyaknya? Kedua, bagaimana mungkin Anda percaya, sedangkan nasabahnya sendiri tidak memiliki usaha atau pabrik yang menyebabkan dia memiliki uang yang banyak?

Kedua pertanyaan tadi masuk dalam logika sehat manusia manapun di era sekarang. Sehingga argumentasi apapun dengan dua pertanyaan dapat mematahkan niat seseorang atau lembaga untuk melakulan audit kepada bank. Pihak bank nampaknya berhasil mengelak atau menutupi moral hazard-nya dengan berlindung pada dua pertanyaan tadi. Kedua pertanyaan tadi sama nasibnya dengan ada tidaknya harta amanah Soekarno.

Secara logika semua orang tidak percaya. Mana mungkin Soekarno dititipi harta sebanyak itu (nilai tak terhingga) sedangkan saat beliau menjadi Presiden RI, inflasi saja sampai 1000%. Untuk selamatkan ekonomi negara, Soekarno lakukan pemotongan nilai uang dan segala macam kebijakan lainya yang tidak populer. Jangankan titipan harta atau uang yang banyak oleh PB X (seperti sering penulis sampaikan), sekedar untuk menebus obat ke dokter saja Soekarno ditolongi oleh pegawai istana secara urunan ketika itu (kata Prof. Dr. Asvi Warman Adam ketika bedah buku “Harta Amanah Soekarno” di Universitas Paramadina, 2014).

Pergolakan logika ini telah memuluskan proses kesewenangan dan korupsi di lingkungan perbankan. Bahkan ada pihak-pihak yang memang sengaja dipelihara oleh oknum bank untuk melakukan transaksi atau pemindah-bukuan secara online antar rekening nasabah secara ilegal. Ini terbukti banyaknya nasabah bank yang kehilangan uang dalam jumlah besar, tetapi pada sisi lain ada nasabah bank yang ketiban rezeki nomplok secara mendadak.

Banyak nasabah bank yang terkejut tiba-tiba di rekeningnya ada kiriman puluhan atau bahkan ratusan trilyun rupiah. Akan tetapi yang salah kirim biasanya pihak bank langsung memberikan klarifikasi langsung kepada nasabahnya. Pihak bank pun meminta maaf atas ketidak-nyamanannya akibat salah kirim tadi. Sang nasabah pun dengan senang hati mengembalikannya. Tetapi tidak demikian kasus Erma Susilawati di BRI Unit Kadipaten.

Jika bank adalah ibarat jantung dalam tubuh manusia. Maka bank bertugas memompakan aliran uang ke seluruh masyarakat. Semakin bagus kinerja bank memompakan uangnya, maka semakin bagus pula perekonomian suatu negara. Sebaliknya, apabila jelek kondisi perbankan suatu negara maka dijamin bahwa perekonomian negara itu pasti buruk. Bisa jadi sulitnya ekonomi Indonesia yang tak pernah henti walaupun Pemerintah Jokowi sudah mencoba menerapkan berbagai kebijakan fiskal, adalah banyaknya kolesterol dalam aliran keuangan dan bank sebagai jantung ekonomi tadi.

Artinya dampak buruk moral hazard dunia perbankan sama dahsyatnya dengan teroris dan korupsi uang negara. Apalagi ini dilakukan oleh bank milik Pemerintah. Maka tidak ada alasan bagi KPK untuk tidak melakukan audit dan investigasi mendalam terhadap kasus-kasus mendera nasabah bank dan kasus perbankan lainnya yang berkembang belakangan. Kini sudah saatnya KPK bertindak.

Oleh karenanya jangan sampai adalagi korban seperti Erma Susilawati, Angga Yan Parica, keluarga Danarasa, dan masih banyak korban lainnya, maka Pemerintahan Jokowi segara berlakukan 3 UU baru di bidang keuangan dan perbankan. Yakni, UU Pengelolaan dan Perlindungan Aset Bangsa, UU Bullion Bank, dan UU Offshore Banking and Financing.

Salam perjuangan wahai anak Indonesia. (Sans) *****

Iklan

Satu pemikiran pada “SUDAH SAATNYA KPK MEMBIDIK KENAKALAN BANK PEMERINTAH

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s