BANK TIDAK BOLEH BLOKIR REKENING NASABAH TANPA PROSES HUKUM


“………DANA STATUS TERBLOKIR MESTINYA TERCATAT DI BUKU NASABAH SEHINGGA NASABAH TAU DAN TERHINDAR DARI MORAL HAZARD OKNUM PEJABAT BANK……..”

Banyaknya rekening yang diblok tiga bank palat merah yakni Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) belakangan menjadi perhatian serius pengacara senior Dr. Drs. Mohammad Nashihan, SH., MH. Ia mengatakan pihak perbankan tidak berwenang memblokir rekening nasabah tanpa proses pro justitia.

screenshot_2016-10-15-10-18-16

safarians.net _____ Pengacara senior ini melihat ada kenakalan pihak bank untuk memblokir rekening nasabah begitu ada kiriman uang dalam jumlah besar ke rekening nasabah tanpa terlebih dahulu meminta nasabahnya melakukan clearn.

Seharusnya perbankan bisa meminta nasabah menjelaskan terlebih dahulu uang yang ia terima. Seperti; uangnya darimana, dana akan dipergunakan untuk apa, proyeknya bagaimana, dan sebagainya sesuai peraturan yang ada, atau basel II accord.

Penulis juga menemukan banyak kasus rekening diblokir pada ketiga bank milik pemerintah tersebut. Sebagian besar dari pemilik rekening tidak memiliki bukti pengiriman uang melalui swift wire MT103. Jika benar bukti pengiriman uang ini tidak ada, maka ketiga bank ini akan menafikan seluruh dokumen yang ada. Akibatnya uang nasabah terancam diblokir permanen.

Jika diblokir permanen, menurut seorang mantan senior BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional)  Edy Purnomo, maka pihak bank plat merah akan memasukannya ke rekening rupa-rupa (another account). Bahkan dalam jangka waktu tertentu pihak bank plat merah akan meminta persetujuan DPR RI agar dana yang diblokir tersebut untuk dijadikan sebagai profit bank yang bersangkutan.

Saat terjadinya pengajuan inilah, rawan “bancakan” dimana usulan bank penyimpan dana blokir terpaksa bernegosiasi dengan DPR RI khususnya Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan. Transaksi ini juga sulit terlacak oleh KPK maupun BPK, karena pihak bank bisa saja “main mata” dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Intelejen Negara (BIN) dan DPR RI.

Hal lain yang perlu dicermati adalah potongan sebesar 30% (tiga puluh persen) oleh negara, jika pihak nasabah berhasil mengajukan pembukaan blokir rekening –padahal pemblokiran rekening dilakukan semena-mena oleh pejabat bank. Pembukaan blokir rekening biasanya dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan setelah berkoordinasi denan BI, BIN, dan OJK. Prosesnya pun membutuhkan waktu yang lama dan melelahkan. Artinya, nasabah bank plat merah akan menguras tenaga, pikiran, dan biaya untuk membuka rekening yang diblokir oleh petugas bank BUMN secara semena-semana.

Para praktisi bank yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, biasanya uang nasabah yang diblokir akan diputar okeh oknum perbankan dalam sebuah skema investasi, seperti pinjaman antar bank, jenis investasi khusus dan tertutup, dan sebagainya. Pokoknya, adanya dana yang diblokir di bank milik penerintah ini sudah menjadi bahasa umum, bahwa derita nasabah itu dianggap ada prospek bagi oknum bank.

Oleh karena itu, saat Pemerintahan Jokowi sedang melakukan reformasi hukum yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, sebaiknya reformasi hukum perbankan lebih diutamakan. Salah satunya prosedur standar pelayanan nasabah jangan sampai mempersulit nasabah. Penerapan anti pencucian uang, dugaan uang teroris, dugaan uang hasil perdagangan narkoba, dan dunia haram lainnya, seharusnya tidak mempersulit nasabah. Sebab dana dunia hitam itu amat jelas dan mudah dilacak. Apabila uangnya dikirim dari perbankan negara Amerika Serikat yang super ketat pengawasannya menjadi aneh kalau bank penerima di Indonesia malah meragukannya.

Penulis sendiri yang telah melakukan riset puluhan tahun dalam dunia aset dan keuangan nenek moyang bangsa Indonesia memperkirakan bahwa suatu saat negeri ini akan kebanjiran kiriman uang dari luar negeri khususnya Amerika Serikat melalui jaringan keluarga raja-raja Nusantara yang dikelola oleh Heritage Foundation di negara Paman Sam itu. Saat itu sudah mulai sejak tahun 2014 lalu, setelah perbankan berhasil merampungkan era digitalisasi sampai akhir 2011 sehingga semua dokumen-dokumen tua yang banyak dipegang para tetua di Indonesia menjadi tidak berlaku lagi.

Celakanya, lembaga ini tidak memberikan ruang untuk melakukan komunikasi dua arah. Tidak memberikan layanan email ke nasabah bank yang dituju. Tugas mereka adalah mentransfer dana pada rekening keturunan raja yang telah didaftarkan yang telah menjadi haknya ketiga jadwal sudah jatuh tempo. Jadi tak heran apabila seseorang yang secara ekonomi biasa-biasa saja tiba-tiba direkeningnya mendapatkan kiriman ratusan milyar rupiah atau bahkan trilyunan rupiah pada suatu hari.

Tentu saja kondisi dan situasi tersebut diatas apabila ditabrakan dengan prosedur standar (basel II accord) layanan bank plat merah terhadap nasabahnya, akan merugikan nasabah penerima warisan yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Heritage Fund yang mengurus pengiriman ke banyak rekening di Indonesia tidak akan memberikan window times (kapan uang dikirim) dan tidak akan memberikan resi aau bukti pengiriman.

Atas dasar inilah, penulis pernah mengusulkan kepada Pak Jokowi lima hari sebelum dilantik jadi Presiden ke-7 Republik Indonesia, agar Indonesia memiliki UU Pengelolaan dan Perlindungan Aset Bangsa sehingga pemilik dana Heritage Fund seperti tersebut di atas dilindungi oleh negara bukan justru menjadi “bancakan” pihak bank di Indonesia.

Salam perjuangan wahai anak bangsa Indonesia. Salam *****(saf).

 

2 pemikiran pada “BANK TIDAK BOLEH BLOKIR REKENING NASABAH TANPA PROSES HUKUM

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s