JOKOWI PANGGIL PEMILIK ASET DAN UANG BERNILAI BESAR KE ISTANA?


Ironis memang, Pemerintah Indonesia kekurangan dana untuk membangun, khususnya infrastruktur, bahkan target APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2015 tidak tercapai akibat merosotnya pendapatan pajak. Sementara itu, rakyat Indonesia banyak memiliki simpanan aset berupa emas, dan simpanan uang dalam berbagai bentuk produk perbankan dunia di luar negeri. Nilainya pun tak tanggung-tanggung, ratusan milyar dollar Amerika Serikat.

Dokumen terakhir yang sempat membuat orang tak percaya adalah ketika konsultan keuangan berbasis di Jerman mengatakan kepada penulis bahwa ia menemukan SBLC dan bank garansi milik dan atas nama orang Indonesia senilai USD 25 milyar pada bank papan dunia. Dokumen bank tersebut berbasis jaminan emas murni yang tersimpan pada bank dengan fasilitas save keeping account — sayang Indonesia tidak memiliki UU Bullion Bank. (Baca : Indonesia Perlu 3 UU Agar Makmur ).

Bahkan seorang agent keuangan yang berbasis di London mengatakan kepada penulis bahwa saat ini ada sekitar Rp 3.000 triliun yang siap masuk ke Indonesia melalui mekanisme pembiayaan atau paket investasi. Setidaknya, menurut informasi itu, ada Rp 11 triliun yang sudah parkir di Singapura untuk masuk ke Indonesia. Tetapi proses itu terhenti setelah melihat mekanisme investasi atau masuknya uang ke Indonesia dinilai sulit dan berbelit.

Dahlan Iskan ketika menjabat sebagai Menteri BUMN sempat menggagas ide agar uang orang Indonesia diajak untuk investasi di Indonesia dengan jalur khusus berbasis proyek. Artinya pemilik poyek adalah pemilik uang itu sendiri, sedangkan Pemerintah melalui institusinya cukup memfasilitasi saja.

Penulis pun melalui kelembagaan IFID (International Fund for Indonesia Development) tahun 2005 sampai 2008 sempat membuat rangkaian program investasi khusus dengan nama “Welcome Back Home”. Saat itu sudah terhimpun dana orang Indonesia yang bersedia untuk diinvestasikan ke Indonesia sebesar USD40 milyar. Bahkan USD3 milyar telah dicoba untuk masuk ke Indonesia. Berita lembaran negara Indonesia  telah mencatat bahwa IFID akan bawa USD3 milyar melalui Kementerian Koordinator Perekonomian waktu itu. Namun usaha ini gagal, ketika para pemilik uang setelah diberikan gambaran situasi keamanan investasi dan keamanan transaksi perbankan di Indonesia yang dinilai masih “angker”. (Baca: Dunia Perbankan Indonesia Dinilai Masih “Angker”).

Melihat kebutuhan Indonesia saat ini, dimana perlu adanya gerakan pembangunan infrastruktur secara cepat, memerlukan terobosan khusus dengan jalur investasi khusus pula. Bila mengacu kepada perencanaan yang telah disusun, Indonesia memerlukan sedikitnya Rp 1.900 triliun dalam tiga tahun kedepan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Sebuah angka yang mustahil, kecuali negara “digadaikan” dalam artian peluang asing diperbesar.

Jika mengacu pada tidak tercapainya target pajak tahun 2015 ini, maka rencana pembangunan infrastruktur itu jauh panggang dari api. Artinya, jika Pemerintahan Jokowi hanya berharap sumber pembiayaan negara dari APBN, sangatlah tidak mungkin. Apalagi kemampuan rakyat Indonesia untuk membayar pajak secara maksimal hanya berkisar Rp 1.700 triliun pertahun, itu pun tidak tercapai tahun ini, walau jerit sengsara rakyat terdengar nyaring. Jika pagu APBN Rp 2.000 triliun, maka sisanya Pemerintah berharap pinjaman luar negeri sebesar Rp 300 triliun. Dari mana? Ya, pinjam ke Cina, IMF, Bank Dunia, atau terbitkan surat utang negara lagi.

Jika Pemerintahan Jokowi memaksakan pembangunan infrastruktur seperti sekarang, maka jeritan derita rakyat akan semakin nyaring terdengar, karena Pemerintah akan terus menggenjot pendapatan pajak dan menekan semua pembiayaan termasuk semua subsidi yang selama puluhan tahun telah mereka nikmati. Celakanya strategi ini, akan membuat Jokowi sebagai Presiden yang menyengsarakan rakyat. Namun apabila memaksakan dengan jalur pinjaman luar negeri, maka sangat mempengaruhi neraca pembayaran RI serta memiliki dampak ekonomi dan politik yang sangat berbahaya. Tetapi apabila membiarkan keadaan apa adanya, maka situasinya ekonomi dan politik Jokowi juga tidak menguntungkan. Sebab, alon-alon asal kelakon, ternyata bukan zamannya.

Kini, jalan satu-satunya adalah, Pemerintahan Jokowi harus membuka kran jalur investasi khusus sebagai alternatif terakhir. Jalur investasi ini harus gunakan jalur khusus pula; free tax, free cost of money, no limit transaction, melalui jaringan perbankan khusus pula. Jalur investasi khusus ini harus ditangani secara khusus pula yang diketuai langsung oleh Presiden dan Gubernur Bank Indonesia dibantu oleh institusi dan kementerian terkait. Bahkan penulis sarankan agar orang Indonesia yang notabene-nya para pemilik aset dan dana besar di dalam dan di luar negeri di undang oleh Presiden Jokowi ke Istana Negara dalam waktu dekat.

Kita berharap dengan Jalur Investasi Khusus ini akan merangsang para pemilik aset dan pemilik uang besar Indonesia yang disimpan di luar negeri terbuka pintu hatinya untuk pulang membangun bangsa dan negaranya.

Pertanyaannya adalah, benarkah Presiden Jokowi akan panggil para pemilik aset dan para pemilik uang bernilai besar ke Istana Negara? Wallaahuallam. *****

3 pemikiran pada “JOKOWI PANGGIL PEMILIK ASET DAN UANG BERNILAI BESAR KE ISTANA?

  1. Pak Joko Widodo dan Bank Indonesia yang seharusnya dan wajib datang kepada Kesepuhan Negara /Bapak Negara pemilik uang pemilik barang pemilik sistem.

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s