PATUTKAH SKK MIGAS JADI BUMN?


Tugas utama SKK Migas saja berkesan lebih mewakili kontraktor minyak dan gas ketimbang mewakili Pemerintah Indonesia. Cost Recovery yang diajukan lembaga ini ke DPR setiap tahun terus membengkak dan menggergoti APBN. Ketika Pemerintah berencana menjadikannya sebagai BUMN, maka harus mempertimbangkan beberapa aspek, salah satunya cost revocery.

  Cost Recovery untuk lifting Indonesia tahun ini saja berpotensi rugikan negara Rp116 triliun. Karena DPR menyetujui angka yang diajukan SKK Migas sebesar US$51,13/barel dengan total sebesar US$16,5 miliar setara Rp 213 triliun (kurs Rp12.900). Padahal total upstream cost (biaya hulu) Indonesia tak sampai US$25/barel dengan total US$7,5 milIar (Rp97 triliun) untuk mendapatkan crude oil 825.000 per hari pada tahun ini, apabila mengacu kepada data perminyakan internasional.

Lifting  adalah sejumlah minyak mentah dan/atau gas bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (custody transfer point), menurut pasal 1 ayat 5 PP No.79/2010. Sedangkan Lifting cost merupakan satuan biaya untuk membawa satu barel minyak mentah ke atas permukaan tanah atau disebut sebagai rata-rata biaya produksi minyak mentah, menurut direktori Wikipedia. Disebutkan juga, parameter yang berpengaruh terhadap harga lifting cost adalah  komponen biaya instalasi, operating injection gas dan maintenance terhadap satuan pasar minyak per barel.  

Sedangkan menurut USLegal.com yang menjadi patokan Depertemen Energi Amerika Serikat mendefinisikan, lifting cost refers to the cost of producing oil and gas after drilling is complete. Oleh lembaga ini, yang termasuk dalam lifting cost tersebut meliputi; transportasi, tenaga kerja, supervisi, suplayer, operasional pompa, listrik, perbaikan, depresiasi, royalti, dan biaya insidental lainnya. 

Definisi di atas ada kesamaan dengan pendapat Charlotte J. Wright dan Rebecca A. Gallun dalam Fundamentals of Oil & Gas Accounting. Ia memerinci lifting cost dan production costs sebagai thoes costs incurred to operate and maintain an enterprice’s wells and related equipment and facilities, including depreciation and applicable operating costs of support equipment and ficilities and other of operating and maintining those ficilities (hal.717).

Cost Recovery kemudian diterjemahkan secara rinci dalam Peraturan Pemerintah No.79/2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakukan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. PP yang ditandatangani Presiden SBY pada 20 Desember 2010 (diundangkan Menkumham Patrialis Akbar) sebagai implementasi dari Undang-undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di Indonesia.

Pasal 11 PP 79/2010 menyebut secara khusus soal biaya operasi yang kemudian menjadi acuan KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) untuk menentukan cost recovery mereka. Pasal 11 menyebutkan bahwa biaya operasi terdiri dari eksplorasi, eksploitasi dan biaya lainnya. Biaya eksplorasi yang dimaksud terdiri dari biaya pengeboran (pengeboran eksplorasi dan pengeboran pengembangan), biaya geologis dan geofisika (penelitian geologis dan penelitian geofisika), biaya eksploitasi (biaya langsung produksi minyak dan gas bumi, pemrosesan gas bumi, utility perangkat produksi dan pemeliharaan peralatan, uap, air, listrik, umum dan administrasi pada kegiatan eksploitasi, dan penyusutan), biaya umum dan administrasi untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi (administrasi dan keuangan, pegawai, jasa materai, transportasi, umum kantor, dan pajak tidak langsung, pajak daerah, dan retribusi daerah), biaya lainnya seperti memindahkan gas dari titik produksi ke titik penyerahan dan biaya kegiatan pasca operasi kegiatan hulu. 

Luas dan banyaknya item biaya yang dijabarkan dalam PP ini, bisa jadi sebagai penyebab membengkaknya secara terus menerus lifting cost, sehingga definisi cost recovery tidak bisa dianggap selesai. Ada beberapa item yang memberi peluang bagi KKKS untuk mengelembungkan tuntutan, diantaranya disebut “biaya lainnya” dan “biaya kegiatan pasca operasi kegiatan hulu”. Barangkali itu sebabnya, sejak terbit PP ini,  lifting cost untuk Indonesia setiap tahun menaik tajam dan menjadi beban berat APBN. 

Tahun 2007 (sebelum terbitnya PP No.79/2010) misalnya, cost recovery ini yang dianggap sebagai lifting cost hanya mencapai US$10,4 milyar atau setara Rp 93,9 triliun pada kurs kala itu yang berarti biayanya hanya berkisar US$14,8 per barel, atau berkisar pada beban 30% dari total harga minyak mentah, — walau saat itu APBN sedang mengalami difisit anggaran serius.

Beban APBN itu terus melonjak tajam, cost recovery yang dibebankan oleh KKKS minyak dan gas pada mulai tahun 2011 mencapai US$15,22 miliar. Tahun 2012 naik menjadi US$15,15 miliar, tahun 2013 mencapai US$ 15,92 miliar, tahun 2014 naik lagi secara signifikan dan tidak masuk akal hingga menjadi US$ 17,8 miliar, dan tahun 2015 sudah diusulkan menjadi US$16,5 miliar. 

Sayangnya, media massa jarang menyebutkan harga satuan per barel setiap tahunnya, sehingga publik harus menghitung sendiri beban APBN dalam biaya per berel. Namun berdasarkan data yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dapatlah dihitung besaran lifting cost yang menjadi dasar cost recovery dalam satuan barel agar kita dapat membandingkannya dengan lifting cost yang dipergunakan di beberapa negara di dunia. 

Berdasarkan data itu, maka terbaca dengan jelas adanya kenaikan lifting cost sejak tahun 2011  hingga mencapai puncak tertingginya tahun 2014, saat Pemilu dan Pilpres berlangsung. Sudah bukan rahasia umum bahwa minyak dan gas bumi berkait erat dengan politik, khususnya di Indonesia. Tahun 2011 diproduksi 902.000 barel per hari dengan hitungan biaya US$46,2/barel, 2012 diproduksi 859.000 barel perhari dengan biaya US$48,3/barel, 2013 diproduksi 825.000 dengan biaya US$52,8/barel, dan mencapai puncaknya 2014 untuk memproduksi 794.000 barel per hari menelan biaya US$61,4/barel. Mulai tahun ini sedikit menurun (walau masih tinggi) dengan biaya APBN US$51,8/barel untuk memproduksi 825.000 per hari minyak mentah Indonesia.

Jika membandingkan dengan angka lifting cost yang dikeluarkan oleh Energy Information Administration (EIA) yang merupakan bagian dari Depertemen Energi Amerika Serikat (AS) –informasi lembaga ini dipercaya dunia internasional bahkan dunia perminyakan Indonesia– , tidak ada satu pun negara yang memiliki catatan lifting cost capai US$13/barel. Kawasan AS, lifting cost tertinggi hanya berkisar US$12,18/barel baik untuk onshore maupun offshore, sedangkan untuk negara lainnya hanya berkisar US$9,95/barel. Pun kalau biaya finding cost mau dimasukan dalam perhitungan, maka kawasan AS hanya menghabiskan US$21,58/barel, sehingga total biaya hulu (total upstream costs) perminyakan dan gas bumi hanya mencapai US$33,76/barel. 

Sedangkan untuk finding cost negara lainnya di kawasan Kanada, Afrika, Timur Tengah dan lainnya hanya berkisar US$15,13/barel, sehingga total biaya sektor hulu migasnya hanya mencapai US$25,08/barel. Ini berdasarkan data tahun 2009 yang masih berlaku hingga kini. Malah Axxon Mobil (XOM) mempublikasikan ke lantai bursa di Featured Brokers, bahwa finding cost mereka hanya berkisar antara US$0,44 – US$0,66/barel pada tahun 2005. Finding cost menurut mereka adalah per oil-equivalent barrel is a performance measure that is calculated using the Exploration portion of Upstream capital and exploration expenditures divided by new field resource additions (in oil-equivalent barrels).

Acrobatic Accounting

Meroketnya cost recovery untuk lifting Indonesia, sebagai akibat fatal dengan tidak adanya batasan patokan seperti yang dilakukan EIA di Departemen Energy AS. Bahkan ada kesan lifting cost ini sengaja ditutup-tutupi sehingga rakyat tidak bisa mengkritik. Misalnya, pihak pajabat Pemerintah dan politisi di DPR lebih senang mengungkapkan kepada media massa biaya keseluruhan cost recovery yang harus dibayar rakyat Indonesia melalui APBN ketimbang harga satuan per barelnya. 

Ketika harga minyak dunia di atas harga lifting cost yang diajukan SKK Migas ke DPR, sepertinya ada argumentasi yang masuk akal ke publik atas besaran cost recovery yang diajukan, karena masih dianggap di bawah harga pasar minyak mentah dunia. Nah, saat ini harga crude oil dunia hanya berkisar US$49/barel (bernajak naik), sementara SKK Migas ngotot ke DPR agar disetujui cost recovery sebesar US$16,5 miliar tahun 2015 untuk mendapatkan 825.000 barel per hari, maka terbuka kedok bahwa lifting cost-nya capai US$51,13/barel. Artinya, lebih murah Indonesia membeli minyak mentah di pasar dunia ketimbang menambang minyak mentah di negeri sendiri.

Mengacu kepada catatan EIA-AS, Indonesia sebenarnya masuk kawasan yang memiliki biaya upstream (hulu) paling tinggi sekitar US$25/barel. Kanada  mencapai US$24.76/barel, Timur Tengah US$16,88/barel, Amerika Tengah dan Selatan USD$26,64/barel. Satu-satunya upstream costs tertinggi adalah kawasan Afrika sehingga mencapai US$45,32/barel. Itu pula berarti upstream costs Indonesia masih jauh di atas negara Afrika jika mengacu angka yang diajukan SKK Migas ke DPR. Kalau kemudian Afrika dianggap memiliki angka korupsi tinggi di dunia, maka Indonesia daya korupsinya lebih tinggi dari Afrika. Jadi sungguh tidak beralasan kemudian jika Indonesia bersedia membayar cost recovery kepada anggota KKKS dengan harga US$51,13 per barel tahun 2015.

Untuk menghindari acrobatic accounting bagi Indonesia seharusnya memiliki standar biaya tertinggi untuk cost recovery. Dalam hal ini SKK Migas dan DPR harus mematok batas tertinggi (ceiling price) untuk  lifting cost, finding cost, dan atau biaya hulu migas (upstream cost), sehingga tidak bisa terjun bebas seperti sekarang. Selain itu, pihak SKK Migas harus mempublikasikan perusahaan penambang mana yang paling effsien dalam melakukan pekerjaannya dan perusahaan mana saja yang tertinggi cost recovery-nya. Setiap perusahaan penambang tidak mungkin sama besaran cost recovery-nya, sebab kondisi setiap wilayah tambang berbeda-beda. Selama ini tidak pernah dipublikasikan secara benar. Padahal, proyek apapun yang dibiayai oleh APBN harus diumumkan kepada publik, karena APBN (maaf, meminjam istilah Ahok) bukan punya “nenek lho” melainkan milik dan hak rakyat Indonesia.

Dugaan adanya permainan dalam cost recovery ini sudah dipublikasikan sejak lama, tetapi tetap saja berjalan tanpa solusi dan sanksi, malah justru makin “menggila” dari tahun ke tahun. Berdasarkan audit BPK periode 2004 hingga pada semester 1-2005 saja pada lima kontraktor kerja sama migas negara berpotensi mengalami kerugian sedikitnya US$1,473 miliar atau setara Rp 13,3 triliun kala itu. Temuan itu terdiri dari biaya-biaya yang tidak berhubungan dengan operasi perminyakan dibebankan kepada cost recovery (Kompas, 27 Juli 2007). Bahkan hasil audit BPK selanjutnya, menemukan dugaan mark up sebesar Rp 18 triliun, namun hingga kini tidak ada tindakan hukum baik dari Kejaksaan Agung maupun dari KPK.

Membaca situasi yang tak menentu ini Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dipimpin oleh Faisal Basri pun pernah menggagas untuk menghapus cost recovery karena dianggap sebagai lahan permainan mafia migas. Salah satunya, pola bagi hasil diturun menjadi 60% untuk Indonesia (semula 85%) dan 40% (semula 15%) untuk KKKS tapi tanpa cost recovery. Opsi lainnya, cost recovery diganti dengan royalti dan pajak. Namun semua itu harus terlebih dahulu merevisi UU Migas yang sudah ada. Melihat kalangan politisi diuntungkan dengan permainan cost recovery ini, maka amatlah berat DPR akan mengabulkan usulan tersebut. Kini gertakan Faisal Basri dan kawan-kawan yang tadinya terdengar nyaring, bagaikan tenggelam ditelan ombak samudera.

Selama ini, ada kesan juga pembahasan besarnya atau tingginys cost recocvery ini tidak dibahas serius oleh DPR. Tidak diketemukan pertentangan yang luar biasa, seperti pertentangan rencana kenaikan BBM, misalnya. Dalam pembahasannya pun, sering menggunakan isu besar nasional untuk mengalihkan perhatian media massa yang meliput. Ketika DPR dengan SKK Migas sibuk membahas besaran cost recovery di DPR, seluruh potensi bangsa di tanah air tersedot oleh berita kriminalisasi KPK oleh Polri. Publik pun luput membahas dan mempertanyakan cost recovery minyak mentah Indonesia yang lebih mahal dari harga minyak mentah pada pasar internasional.

Menjadi masuk akal kemudian komentar mantan Wakil Ketua KPK, Busyro Muqaddas bahwa konflik yang terjadi antara KPK dan Polri sengaja diciptakan untuk melemahkan kedua lembaga itu. Menurutnya, ini kelakuan pebisnis busuk di sektor migas. Sebab mereka tidak suka dengan tindak-tanduk KPK dan Polri (Kompas, 19 Februari 2015). Jika benar dugaan ini, maka adanya korupsi dalam permainan mafia migas melalui cost recovery untuk lifting Indonesia telah dilakukan secara terencana, terstruktur, terprogram, dan masif. Lalu, apakah akan lebih baik situasi ini jika SKK Migas jadi BUMN? Atau justru, dosa-dosa ini akan dikubur bersamaan dengan berganti statusnya menjadi BUMN? Dua pertanyaan serius yang harus kita jawab bersama. (***)

_______

Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik yang tinggal di Jakarta.

3 pemikiran pada “PATUTKAH SKK MIGAS JADI BUMN?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s