SKK Migas dan DPR Berpotensi Jebol Rp 151 Trilyun APBN?


APAKAH DPR DAN SKK MIGAS BERMINAT MALING?

Saya menulis ini semata karena saya rakyat Indonesia. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan politikus, saya bukan pejabat, saya bukan pegawai negeri, saya bukan pula pengusaha yang mencoba mencari keuntungan di air keruh. Saya murni hanya seorang rakyat.

Saya heran dan sulit menterjemahkannya dalam alam pikiran saya, sehingga saya terpaksa bertanya kepada teman-teman saya yang ada di FaceBooks. Mengapa DPR dan SKK Migas bersikukuh membahas angka cost recovery lifting Indonesia berkisar USD14 milyar hingga USD16,5 milyar dalam tahun ini. Artinya, Pemerintah melalui APBN-nya harus mengeluarkan kocek senilai Rp 197 trilyun untuk mendapatkan 825 ribu barel per hari minyak yang dihisap dari perut bumi petiwi ini? Panjang pertanyaan ini. Sebab jika dikalkulasikan Indonesia hanya mendapatkan 297 juta barel setahun dengan biaya USD16,5 milyar seperti yang diusulkan SKK Migas.

Padahal lifting cost di Amerika Serikat saja (baik off shore maupun on shore) tak sampai USD13/barel. Kanada malah hanya USD 12,69/barel. Timur Tengah lisfting cost-nya hanya USD9,89/barel. Bahkan Africa saja yang terkenal dengan tingginya angka korupsi, masih mematok lifting cost USD10,31/barel. Lalu mengapa SKK Migas dan DPR membahas lifting cost hingga USD 56,6/barel. Dari mana angka itu?

Kawan saya yang biasa bekerja di perusahaan minyak, mengabarkan bahwa total biaya untuk produksi minyak mentah (costs for producing crude oil) yang terdiri dari lifting cost, finding cost, sehingga menjadi upstream cost, paling tinggi hanya mencapai USD51,60/barel. Yang menjadi pertanyaan saya selaku rakyat adalah; apakah DPR dan SKK Migas bicara soal lifting cost, finding cost, atau sudah mencapai upstreaming cost dalam per barel? Yang terbaca dan terdengar oleh saya adalah SKK Migas dan DPR bicara soal cost recovery untuk lifting cost bagi perusahaan kontraktor minyak Indonesia.

Jika DPR dan SKK Migas sepakat untuk membicarakan lifting cost, maka seharus sepakat pada angka tertinggi USD13/barel sehingga kesuluruhan cost recovery yang harus dibayar Pemerintah RI hanya sebesar USD3,9 milyar atau setara Rp46 Trilyun kepada perusahaan kontraktor migas, bukan Rp197 Trilyun seperti yang dibahas saat ini. Tetapi kalau kemudian, DPR dan SKK Migas sepakat membahas upstreaming cost-nya, maka harus dijelaskan kepada publik secara terbuka apa saja rinciannya. Dan sudah pasti tidak semahal yang diajukan SKK Migas saat ini.

Sayangnya KPK, Kejaksaan, dan Polisi tidak punya nyali untuk membuka soal tabir ini. Bahkan KPK begitu selesai menangkap Rudi sebagai Kepala SKK Migas tak berlanjut ke soal cost recovery ini. Padahal disinilah permainan yang sesungguhnya. Dugaan berdasarkan fakta-fakta dari hasil wawancara bahwa permainan cost recovery ini sudah lama berlangsung. Hanya saja selama ini dapat berargumentasi dengan melihat harga minyak dunia tinggi. Begitu harga minyak dunia dibawah USD50/barel seperti sekarang, maka argumentasi para pihak yang bermain menjadi mentah dan ketahuan lah seperti yang sedang dibahas sekarang.

Wajar kemudian saya sebagai rakyat bertanya: Apakah DPR dan SKK Migas berminat untuk “maling”???. Kalau iya, maka ini disebut korupsi secara terstruktur, masif, terencana, dan terorganisir. Sehingga kegiatan “haram” ini tidak mendapat reaksi dari banyak kalangan, karena memang sudah masuk dalam bagian struktural. Salam perjuangan wahai anak bangsa Indonesia. (*****)

IMG_3639

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s