RUPS PT Timah Tbk; Andaikan Babel Punya Saham


RUPS PT Timah Tbk, Andai Babel Punya Saham

(Artikel ini sudah dimuat pada Harian Bangka Pos edisi Kamis, 27 Maret 2014 10:00 WIB).

Oleh: Safari ANS (Mantan Presidium Babel)

Ada enam pejabat Babel yang menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Timah Tbk yang berlangsung di Jakarta 25 Maret 2014. Mereka adalah Gubernur Babel Rustam Effendi, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, Walikota Pangkalpinang Irwansyah, Bupati Basel H Jamro, Bupati Bangka Barat Zuhri, dan Bupati Belitung Sahani Saleh. Diberitakan oleh harian ini dengan judul “Saat RUPS PT Timah Tbk, Rustam Duduk Melongo”. Itulah konsekwensi Babel tidak memiliki saham pada BUMN yang mengeruk timah di bumi serumpun sebalai ini. Naif memang, tapi faktanya begitu.
Semula pengamat bursa komoditi, sempat mencemoohkan ide penulis agar pemerintah pusat menghibahkan sedikitnya 14 persen sahamnya kepada Babel. Pengamat itu mengatakan bahwa pemikiran itu salah kaprah. Bagaimana mungkin ada perbedaan pengertian pemerintah pusat dan pemerintahan daerah?
Bagi pelaku pasar modal dan pebisnis umumnya, hanya melihat bahwa yang disebut pemerintah itu ya hanya satu. Mau namanya pemerintahan pusat atau pemerintah daerah, tetapi saja dianggap sebagai pemerintah. Tidak ada dikhotomi dalam pemaknaannya. Nyatanya dalam RUPS PT Timah tersebut di atas menjadi gambaran faktual bahwa dikhotomi itu memang ada.
Kalau memang tidak ada dikhotomi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seharusnya pemerintahan daerah yang dihadiri oleh enam pejabat Babel tadi tentu punya hak suara dalam RUPS, sebab mereka merupakan perwakilan pemerintah dengan penguasaan saham mayoritas sebesar 65 persen terhadap PT Timah.
Jika yang disebut pemerintah pusat juga adalah pemerintah daerah, maka hak suara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatu dalam hak suara 65 persen saham itu. Mengapa hal ini tidak terjadi? Artinya, memang dikhotomi itu memang nyata dan faktual.
Benar adanya, bahwa pejabat Babel tidak bisa berbuat apa-apa dalam RUPS PT Timah, karena dianggap bukan pemegang saham. Notabene pemerintah pusat dalam RUPS setiap BUMN terwakilkan oleh pejabat Kemeneg BUMN dan pejabat Kementerian terkait (Kemeneg ESDM, misalnya untuk timah). Sedangkan daerah yang menjadi tempat BUMN tersebut beroperasi, selalu “melongo” seperti Gubernur Babel pada setiap RUPS.
Lalu yang menjadi persoalan adalah ketika RUPS sebuah BUMN menjadi titik awal menyusun strategi perusahaan kedepan, maka mensinergikan program perusahaan dengan program pemerintah daerah menjadi persoalan rumit. Padahal kalau pemda memiliki hak suara di dalam RUPS, maka kebijakan perusahaan setahun kedepan dapat dirumuskan bersama agar tidak terjadi tumpang tindih ataupun conflictofinterest (benturan kepentingan).
Pertanyaan berikut adalah, bagaimana cara mendapat saham PT Timah Tbk? Pemikiran yang mendesak saat ini adalah seperti yang diungkapkan oleh Gubernur Babel, dengan membeli saham BUMN tersebut melalui BUMD milik Babel atau melalui fasilitas pemerintahan. Bahkan perseorangan pun bisa, seperti yang dilakukan oleh tokoh Babel Junaidi Mustar.
Untuk menempuh jalan pintas apa yang dipikirkan oleh Gubernur Babel adalah yang paling realistis. Akan tetapi memerlukan investasi puluhan bahkan ratusan milyar rupiah. Namun dengan cara mendesak pemerintah pusat agar diberikan hibah saham 14 persen ke Pemprov Babel adalah sebagai hal yang paling logis, karena masih sesama pemerintah.
Sebab kalau Babel memiliki saham minoritas atau terlalu kecil seperti saham perseorangan di lantai bursa, maka akan menjadi bulan-bulanan dalam RUPS, sebab seperti diungkapkan oleh Dirut PT Timah baru-baru bahwa perusahaan akan menyiapkan maksimal anggaran sebesar Rp 500 milyar untuk buyback (beli saham kembali) apabila para pemegang saham minoritas tidak setuju dengan gagasannya.
Direksi PT Timah sering menjadi representatif terhadap perpanjangan kekuasaan para pemegang saham mayoritas. Jika kebijakan buyback dipergunakan dalam suatu perdebatan serius para pemegang saham, maka mau tidak mau pemilik saham minoritas harus menyetujuinya.
Misalnya, RUPS PT Timah memutuskan untuk memindahkan kantor pusatnya ke Jakarta dengan alasannya efisiensi biaya kerja dan sebagainya, sebab akan mengalami reorientasi bisnis dari tambah timah ke trading timah atau lainnya, maka para pemegang saham minoritas dengan terpaksa harus mengikutinya.
Artinya, bahwa yang berkuasa dalam RUPS adalah para pegang saham mayoritas dalam hal ini pemerintah pusat. Jika Babel membeli saham di lantai bursa, maka nasibnya akan sama dengan para pemegang saham yang lain, hanya hak suara tanpa memiliki kekuatan untuk memutuskan.
Akan tetapi ketika PT Timah masih menempatkan bisnis utamanya di Babel, maka pertimbangan azas kepentingan bisnis, akan menjadi lain, bahwa permintaan pemegang saham Babel harus dipertimbangkan agar tidak mengalami hambatan di lapangan tambang dan perizinan.
Dari asumsi-asumsi di atas, maka langkah Gubernur Babel untuk membeli saham melalui BUMD patut didukung oleh DPRD dan komponen masyarakat Babel, sebagai langkah awal. Bisa saja membalinya melalui lantai bursa, sekedar untuk mencatatkan diri bahwa Babel punya hak suara. Tetapi langkah lebih lanjut adalah Babel harus mendapat saham pemerintah pusat dengan dua cara.
Pertama, Babel mendorong pemerintah pusat agar bersedia menghibahkan 14 persen sahamnya kepada pemerintahan di Babel. Apakah langsung kepada Pemprov Babel, ataukah langsung di bagi habis merata ke seluruh Pemkab dan Pemkot yanga ada di Babel. Hibah ini sebagai konsekwensi bahwa timah sudah mulai habis di wilayah Babel dan sebagai hadiah begitu lamanya timah dikeruk di bumi Babel sejak zaman penjajahan Belanja hingga kini.
Kedua, membeli saham pemerintah pusat sebesar 14 persen sehingga pemerintah pusat tinggal memiliki 51 persen saham di PT Timah Tbk dengan harga aktual pasar atau dengan harga khusus yang dipertimbangkan. Pembayarannya bisa menggunakan anggaran yang sengaja dibuatkan item khusus dalam APBD Babel. Apakah APBD Pemprov Babel sendiri ataukah merupakan gabungan APBD Kabupaten dan Kota yang ada di Babel.
Sumber pembiayaan atau post pembiayaan dapat dikreasikan berdasarkan fasilitas yang ada. Atau dengan menggunakan pembayaran secara cicilan kepada pemerintah pusat.
Jika Babel sudah memiliki saham pada PT Timah Tbk, maka pertanyaan Ketua DPRD Provinsi Babel Didit Srigusjaya yang merasa heran ketika menghadiri RUPS tersebut, kok dalam RPUS itu tidak sedikitpun menyinggung soal Babel, tidak akan terjadi lagi. Semoga.

2 pemikiran pada “RUPS PT Timah Tbk; Andaikan Babel Punya Saham

  1. ASSALAMU ALAIKUM
    mhn ijn ntp amanah
    ALHAMDULILLAH HIROBBIL ALAMIN
    atas RAHMAT SERTA HIDAYAH RIDHO DARI ALLAH SWT.serta berbekal ILMU KEWALIAN KAROMAH,KESAKTIAN SEJATI,serta izin dari para guru/leluhur dengan melakukan tapa brata,beliau hadir untuk
    membantu anda yg sa’at ini punya MASALAH HUTANG BESAR, BUTUH MODAL BESAR, INGIN MERUBAH NASIB,
    BANGKRUT USAHA,DI CACI MAKI,DI HINA,MENYENGSARAKAN/MENZHOLIMI ANDA ,JANGAN PUTUS ASA,KINI SAATNYA ANDA BANGKIT DARI KETERPURUKAN, RENTANGKAN SAYAPMU,RAIH DUNIAMU,GAPAI IMPIANMU,KEJAR CITA2MU,AGAR ORANG LAIN TIDAK LAGI MENGHINAMU,
    BELIAU SIAP MEMBANTU ANDA DENGAN…
    -JUAL MUSUH
    -NIKAH JIN
    -DANA GOIB
    -UANG BALIK
    -UANG MATENG
    -MEGGNDKAN UANG
    -GENDAM PENAKLUK
    -PENGASIHAN
    -PELET HITAM
    -PELET PUTIH
    -SANTET MATI
    -ANGKA/SIO JITU
    di jamin 100% berhasil & sukses
    hubungi beliau :
    KH SA’ID ABDULLAH WAHID
    (AHLI ILMU GO’IB)

    HP: 082334608008

    D/A : BATU AMPAR-GULUK GULUK –
    SUMENEP – MADURA
    JAWA TIMUR
    proses cepat bertanggung jawab
    ANDA SOPAN BELIAU SEGAN
    TERIMA KASIH WASSALAM

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s